PALEMBANG - Aliansi Mahasiswa dan Alumni Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Palembang Sumsel kembali melakukan aksi demo di Kantor PLN WS2JB kemarin.
Dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, massa menuntut PLN membuka penerimaan pegawai untuk semua lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta. Mereka menilai, dengan hanya membuka penerimaan pegawai dari perguruan tinggi negeri, sangat melecehkan perguruan tinggi swasta.
Sebab, bukan tidak mungkin hal tersebut membuat masyarakat, terutama para orangtua,tidak percaya lagi dengan perguruan tinggi swasta. Massa mendesak dibentuk tim independen untuk mengawasi seleksi penerimaan dan PLN harus meminta maaf karena telah melecehkan PTS di Sumsel. Informasi yang berhasil dihimpun, demo kali ini sedikit berbeda dari biasanya.
Massa aliansi mahasiswa dan alumni PTS turut menggandeng kalangan DPRD Provinsi Sumsel mendatangi Kantor PLN di Jalan Kapten A Rivai, Palembang. Anggota Dewan yang datang antara lain Wakil Ketua DPRD Sumsel H A Jauhari; Ketua Komisi IV Iskandar Samwel; Ketua Komisi V Bihaki Sofyan; Sekretaris Komisi V Edwar Jaya, Rozak Amin, M Efrido, Rusdi Tahar, Nurwati Wahab, Zainudin, Efra Efendi,dan Mudi Mazar.
Massa yang terdiri atas mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Universitas Bina Darma dan lainnya bergerak dari Kampus Universitas Muhammadiyah menggunakan empat bus. Massa terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel guna menyampaikan tuntutan dan ikut menjadi mediasi. Sekitar pukul 11.31 WIB, Selasa puluhan massa bersama 11 anggota DPRD Provinsi Sumsel menaiki mobil pikap mendatangi Kantor PLN SB2JB.
Setelah melakukan negosiasi, perwakilan massa bersama kalangan DPRD Provinsi Sumsel diterima pihak PLN yang dipimpin langsung GM PLN WS2JB Nandi Ranadireksa, Manajer SDM Iskandar, Audit Internal Toni, Manajer Teknik Fararai, beserta staf PLN.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HA Jauhari mengungkapkan, kedatangan untuk menjembatani permasalahan supaya tidak terjadi miskomunikasi.
“Kondisi ini jangan sampai ada salah persepsi. Kalau saluran tersumbat dan buntu bisa meledak. Untuk itu, jangan hanya menerima pegawai dari satu alumni,” ujar dia.
Pihaknya bisa memanggil PLN mengenai masalah ini. Akan tetapi, karena ingin menyelesaikan masalah ini, kalangan Dewan langsung datang.
“Kami ingin sebelum menerbitkan pengumuman pihak PLN harus menelaah terlebih dahulu supaya tidak merugikan masyarakat umum. Apalagi, kondisi ini berpengaruh terhadap kelangsungan perguruan tinggi swasta yang ada di Sumsel,” tukas dia.
Koordinator aksi Febuar Rahman menilai, PLN WS2JB sangat melecehkan keberadaan PTS di Sumsel. “Karakter PTS di Sumsel sudah terbunuh. Di mana, para orangtua tidak percaya lagi. Untuk apa kuliah di PTS karena yang diterima bekerja hanya yang lulusan PTN. Karena itu, kami meminta pengumuman di surat kabar untuk diralat,”ujar dia.
Gubernur Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Mahsuri menambahkan, tidak hanya lulusan PTN berkualitas, PTS juga banyak yang berkualitas.
“PTS sudah terlanjur tercoreng dengan pengumuman PLN hanya menerima pegawai dari lulusan Unsri dan Polsri. Apalagi, saat ini sudah menjelang ujian nasional anak SMA. Pengumuman tersebut bukan tidak mungkin membuat peminat masuk ke PTS menurun. Dengan kondisi ini, kami minta PLN minta maaf dan meralat pengumuman,” tandasnya.
Aksi ini menyusul adanya pengumuman penerimaan pegawai PLN di sebuah media cetak terbitan Sumatra Selatan. Di mana pada pengumuman itu tertera penerimaan pegawai hanya untuk siswa PTN.
